Denpasar, Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Dr. I Made Bagus Bagus Andi Purnomo, S.Pd.,M.Pd meraih gelar doktor di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar setelah melakukan penelitian disertasi yang berjudul Dinamika Pengembangan Pasraman Formal di Kabupaten Buleleng.
Akademisi kelahiran Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu pada 20 April 1992 ini menamatkan pendidikan tertinggi dalam jenjang akademik dengan predikat cumlaude dengan menempuh masa studi selama 3,5 tahun.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penelitian yang saya lakukan tentang pasraman formal di Buleleng. Raihan prestasi ini adalah untuk kemajuan pendidikan agama dan keagamaan di Bali bagian utara,” kata Purnomo usai ujian terbuka yang dilaksanakan Jumat, 17 Maret 2023 di Lantai III Rektorat UNHI Denpasar tersebut.
Adapun penelitian yang dilakukan mengenai eksistensi pasraman formal merujuk pada regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) 56/2014 dan PMA 10/2020 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu pada awalnya disambut baik oleh masyarakat Hindu di Indonesia, terkhusus di Bali.
Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensi pasraman formal tengah terkendala dengan berbagai dinamika dan permasalahan. Mulai dari delapan standar pendidikan, kastanisasi pendidikan, kendala manajemen, dan lemahnya branding di masyarakat.
Adapun penelitian terkait menghasilkan beberapa hal seperti faktor penyebab terjadinya dinamika pengembangan pasraman formal yakni diferensiasi, meliputi masyarakat mempersepsikan pasraman sebagai lembaga nonformal semata, keterbatasan jumlah pasraman formal, lemahnya dukungan dari masyarakat, dan kalangan elite. Kemudian, konteks daya adaptasi pasraman formal terhadap kurikulum, desa adat, dan masyarakat Hindu. Terjadi pula disintegrasi pasraman formal pada struktur lembaga adat, sistem dapodik, masyarakat, dan asosiosi guru agama Hindu, dan generalisasi nilai pasraman formal di tengah-tengah masyarakat.
Selanjutnya, proses dinamika terkait pengembangan pasraman formal terjadi pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengarahan serta pengawasan mulai dari Ditjen Bimas Hindu, Kanwil Kemenag Bali, Kemenag Buleleng, dan Pasraman Formal jenjang dasar dan menengah, mulai dari Pratama Widya Pasraman (PWP), Adi Widya Pasraman (AWP), Madyama Widya Pasraman (MWP), dan Utama Widya Pasraman (UWP).
“Dinamika pengembangan pasraman formal berimplikasi kepada sisya pasraman formal itu sendiri, baik yang mendukung dan menghambat pengembangan siswa, kepada masyarakat, implikasi positif dan negatif terhadap masyarakat; dan implikasi pada pendidikan keagamaan Hindu terkait pendukung pengembangan pendidikan keagamaan Hindu dan penghambat pengembangan pendidikan keagamaan Hindu,” ujar dia.
Pria yang juga sebagai Ketua Yayasan Mertajati Widya Mandala, pendiri dari Madyama Widya Pasraman (MWP) Jnana Dharma Sastra di Desa Umejero tersebut juga menerangkan bahwa salah satu poin penting dalam penelitian adalah beberapa rekomendasi terkait pengembangan pasraman formal di Nusantara, dengan berpijak/memotret kondisi yang ada di Kabupaten Buleleng.
“Rekomendasi akan saya sampaikan secara tertulis nanti kepada berbagai stakeholder yang terlibat terkait pengembangan pasraman formal mulai dari Ditjen Bimas Hindu hingga masyarakat di ‘akar rumput’,” tegas dia.
Terkait aspek sosiologis, pihaknya berharap masyarakat Hindu di Kabupaten Buleleng dan di Indonesia pada umumnya agar memberikan dukungan nyata kepada lembaga-lembaga pasraman formal yang ada berupa dukungan moril dan materiil sehingga pasraman formal yang notabene lahir dan beroperasi dari masyarakat melalui yayasan dapat berkembang secara signifikan.
Kepada prajuru desa adat di Kabupaten Buleleng agar memberikan dukungan baik moril dan materiil terhadap keberadaan pasraman formal sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Disarankan pula kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi untuk memberikan dukungan atas keberadaan pasraman formal dengan cara membuat regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam upaya mendukung keberadaan pasraman formal.
“Terpenting pula adalah rekomendasi saya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng agar memperhatikan keberadaan pasraman formal dengan tindakan nyata berupa pembuatan peraturan daerah inisiatif dewan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam upaya mendukung keberadaan pasraman formal,” demikian paparnya. (TIM)
Discussion about this post