Singaraja, DPRD Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Paripurna bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng membahas mengenai kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024, Senin 18 September 2023.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH dengan dihadiri oleh Penjabat Bupati Buleleng Ir. I Ketut Lihadnyana,M.M.A., Wakil Ketua dan Anggota Dewan, Badan Anggaran Dewan Buleleng, Sekretaris Daerah Buleleng, Pimpinan SKPD ruang lingkup Buleleng serta undangan lainnya bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Buleleng.
Melalui juru bicaranya Putu Mangku Budiasa, SH., MH., Badan Anggaran Buleleng menyampaikan bahwa terdapat delapan program yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan, meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial, pemantapan stabilitas dan kenyamanan masyarakat, melestarikan adat dan budaya lokal, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dirinya juga menambahkan bahwa dengan dirancangnya KUA-PPAS APBD Tahun 2024 tersebut, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6%, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, Putu Mangku Budiasa menyampaikan kesepakatan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 mempunyai target ekonomi makro yang dirancang sama seperti APBD Induk Tahun 2023 yakni laju pertumbuhan ekonomi dirancang sebesar 4,3%, persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,1%, Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan sebesar 73,55 serta inflasi diproyeksikan pada kisaran 3%±1%.
Terhadap apa yang telah dijabarkan oleh juru bicara Badan Anggaran Dewan Buleleng, Pj. Bupati Buleleng menyambut baik rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. Menurutnya, rancangan tersebut sudah dibentuk selaras dengan Rancangan Prioritas Pemprov Bali serta Nasional.
Selanjutnya dari hasil dari rapat tersebut terjalin kesepakatan antara Pemeritah dengan Dewan Buleleng ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. (DPR)
Discussion about this post