Singaraja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai menghadiri rapat pembahasan RAPBD tahun 2023 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Kamis 17 Nopember 2022.
Lihadnyana menjelaskan pihak eksekutif dan legislatif telah sepakat bahwa APBD yang dirancang adalah APBD yang sehat, realistis, dan produktif. Dalam konteks ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu. Seperti pemenuhan kesehatan dan pendidikan. “Termasuk di dalamnya pelayanan publik, pemenuhan pangan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Dalam hal realistis adalah APBD tidak semu. Sehingga, saat melakukan kegiatan belanja, uang benar-benar ada. Juga sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng. “Oleh karena itu, kita menyisir lagi anggaran hibah yang bisa dikurangi. Bukan menghilangkan ya. Ada yang kita kurangi sesuai dengan kebutuhan,” kata Lihadnyana.
Mengenai dikuranginya hibah ke instansi vertikal termasuk KONI, Lihadnyana mengungkapkan bahwa ini sudah dengan perhitungan yang matang. Sebelum memberi hibah, pemerintah harus menggunakan anggaran untuk penyelesaian kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban itu adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. “Kita bikin yang realistis saja. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menjadi kewajiban pemerintah,” ungkap dia.
Disinggung mengenai bonus atlet nantinya, pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali itu menambahkan sudah disiapkan dan dipertimbangkan. Begitu pula dengan penyelenggaraan lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan selanjutnya tidak dibebani ke KONI lagi. Melainkan penyelenggaranya adalah pemerintah. “Nanti gerak jalan tetap kita laksanakan. Untuk hadiahnya nanti saya bisa carikan CSR dari perusahaan atau bank-bank yang ada di Buleleng,” tutup Lihadnyana.
Jika sebelumnya KONI Buleleng mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 17,940 miliar oleh Pj Bupati Lihadnyana dipangkas menjadi Rp 10 miliar. Dengan demikian,sebanyak Rp 7,9 miliar dialihkan untuk menyentuh kepentingan lebih luas. Begitu juga dana hibah untuk Undiksha dipangkas menjadi hanya Rp 1 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 3 miliar.
Dana hibah untuk Kodim 1609/Buleleng sebesar Rp 1,2 miliar dipotong menjadi Rp 700 juta. Termasuk Polres Buleleng yang hanya disisakan Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 500 juta. Dan terakhir Pramuka Buleleng mendapatkan anggaran sebesar Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 730 juta.
Anggota DPRD Buleleng yang juga Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa sebelumnya menyoroti dana hibah untuk instansi vertikal yang dianggap cukup besar. “Jangan sampai terkesan Buleleng ini kebanyakan uang sehingga enak saja keluarkan uang untuk instansi vertikal dan instansi lain.Padahal banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi,”katanya.
Menurut Mangku Budiasa,kepada Pj Bupati dan eksekutif telah diberikan masukan untuk selektif dan cermat terhadap usulan-usulan yang masuk. “Tidak dalam konteks dikurangi bahkan kalau memang dalam kajian dianggap layak ya harus diberikan bahkan ditambah,”imbuhnya.
Sementara itu dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH dibahas soal optimalisasi anggaran yang bersifat pemenuhan hak-hak dasar terhadap pelayanan masyarakat diantaranya terkait dengan pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur.
Seperti yang disampaikan dalam rapat tersebut, APBD Buleleng tahun anggaran 2023 setelah Nota Pengantar Keuangan dirancang sebesar Rp 2,18 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 92,32 miliar lebih atau 4,06 persen terdiri dari PAD dalam RAPBD sebesar Rp 500 miliar dan Pendapatan Transfer dalam RAPBD dirancang sebesar Rp 1, 68 triliun lebih.
Sementara Belanja daerah dalam RAPBD 2023 dirancang sebesar Rp 2,19 triliun lebih, dengan perbandingan komponen pendapatan dan belanja daerah, RAPBD Rahun anggran 2023 dirancang mengalami defisit sebesar Rp 12,63 milyar lebih yang akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah. (TIM)
Discussion about this post