Singaraja, Digitalisasi pelayanan untuk masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan kemudahan, terlebih dalam penerapan tekhnologi transformasi digital dimaksudkan untuk menghilangkan prosedur layanan yang berbelit dan panjang.
Selain adaptif terhadap tekhnologi yang mengadopsi Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan AI akan mampu mengganti tenaga manusia ke mesin. Tentu kondisi itu akan mengancam keberadaan ratusan pegawai pada kantor-kantor pemerintah karena kehilangan pekerjaan akibat digantikan mesin pintar melalui sistim online.
Sebut saja aplikasi Administrasi Kependudukan (AKU) Online yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng cukup berhasil melayani masyarakat soal kependudukan melalui sistim online. Hingga bulan Mei 2023 sejak diluncurkan aplikasi Administrasi Kependudukan (AKU) Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng telah diakses puluhan ribu masyarakat untuk mendapatkan layanan secara online.“Hingga bulan Mei 2023 sudah sebanyak 53 ribu masyarakat yang mengakses sistim layanan AKU Disdukcapil dalam bentuk antrean,” kata Kadisdukcapil Made Juartawan,Rabu 10 Mei 2023.
Terbaru untuk pelayanan administrasi ASN seperti kenaikan pangkat, juga dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara. Keberhasilan Buleleng ini sempat membuat decak kagum Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Bima Haria Wibisana saat berkunjung pada Pebruari 2023 silam. Kata Plt BKN RI Bima Haria Wibisana tentang era teknologi 5.0 Internet of Things (IOT), menurutnya kedepan bukan hanya layanan administrasi kepegawaian saja, namun manajemen sumber daya manusia juga akan beralih ke sistim digital.
Untuk itu ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah mampu beradaptasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Saya berharap semua perangkat daerah bisa mengubah dirinya ke digital. Karena lebih murah, cepat, dan nyaman. Dan kalau itu bisa terjadi saya mendoakan agar Buleleng menjadi percontohan untuk digitalisasi,”kata Haria Wibisana.
Yang paling terasa keberhasilan pelayanan digital terjadi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng. Dikantornya I Made Kuta ini belakangan semakin lengang. Pasalnya masyarakat tidak perlu lagi datang karena cukup berurusan melalui apa yang disebut Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk mengurus tetek bengek perizinan. Akibatnya,staf pegawai dikantor tersebut banyak yang menganggur akibat sepinya masyarakat yang hendak berurusan.
Menurut Made Kuta, saat ini terjadi penurunan animo masyarakat berurusan di Kantor DPMPTSP. Pasalnya,urusan perizinan bisa dilakukan melalui online sehingga tidak memerlukan kahadiran pemohon dikantor.
Data 3 bulan terakhir kunjungan masyarakat ke Kantor DPMPTSP Buleleng terjadi penurunan yang sangat drastis.Jika sebelumnya rata-rata harian bisa mencapai puluhan hingga ratusan saat ini menurun menjadi rata-rata 5 sampai 7 orang perhari. Data kunjungan Januari 2023 ada sebanyak 220 orang, Pebruari 315 dan bulan Maret sebanyak 232 orang serta bulan April sebanyak 142 orang.
“Jauh sekali (penurunan),masyarakat sudah bisa dari rumahnya saja urus perizianan.Yang datang paling cuma minta pendampingan atau konsultasi agar bisa masuk ke sistim,” beber Kuta.
Dengan kondisi tersebut, kata Made Kuta,berpotensi akan mengurangi keterlibatan manusia dalam melakukan pelayanan.Sementara itu,dalam pengamatan dikantor DPMPTSP Buleleng terlihat lengang karena tidak ada lagi aktivitas masyarakat berurusa dikantor tersebut. “Sudah semakin jarang orang datang berurusan dikantor ini.Paling yang datang sekedar berkonsultasi agar bisa masuk kesistim online,” kata pegawai setempat.
Sementara saat ini bakal dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) model pelayanan terintegrasi dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar menggunakan Gedung Pasar Banyuasri, Singaraja yang akan dialih fungsikan. Dengan transformasi sistim pelayanan digital disemua sektor tentu MPP ini terkesan mubazir karena masyarakat hanya cukup duduk manis didepan komputer atau android miliknya.
Terkait relevansi Mall Pelayanan Publik (MPP) ditengah gencarnya Pemkab Buleleng mendigitaliasi pelayanan,Made Kuta mengatakan,keberadaan MPP itu merupakan solusi. “Itu dah (MPP) solusinya. Selama ini masyarakat yang datang itu ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) nanti kalau ada mall staf teknisnya berkantor di mall pelayanan publik, cukup 1 pintu saja semua disana,” tutupnya. (TIM)
Discussion about this post