Singaraja, Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng saling berbagi pendapat dan ide terkait pembangunan Pasar Induk dengan pihak Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI. Diskusi dan saling tukar pendapat ini berlangsung saat Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura, Kemenko Perekonomian RI Yuli Sri Wilanti beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Buleleng. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa di Lobi Kantor Bupati Buleleng, Kamis 2 Maret 2023.
Ditemui usai kegiatan, Sekda Suyasa menjelaskan kunjungan sekaligus pertemuan ini merupakan tahap awal untuk saling bertukar pendapat dan ide terkait pembangunan sebuah pasar induk. Artinya, pasar induk ini bisa melakukan pengendalian dari hulu hingga hilir. Produksi yang dilakukan oleh petani bisa masuk ke pasar induk dan didistribusikan sehingga harga terjangkau. Kepastian pasar juga dimiliki oleh petani.
“Saat petani panen raya, pasar sudah dimiliki. Distribusi juga dilakukan oleh pasar induk ke pasar-pasar yang ada. Ini kan hulu hingga hilir ada pengendalian, sehingga harga dan inflasi bisa terkendali,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng ini.
Dari segi pemahaman, Pemkab Buleleng dengan Kemenko Perekonomian RI sudah sama. Namun, eksekusi nantinya yang masih diluruskan. Mengenai lokasi, kebutuhan lahan, sumber dana hingga pengelolaan. Sejatinya, pasar induk ini harus menerima semua produksi petani. Dengan begitu, petani tidak menjual pengepul dan harga menjadi stabil dan terjaga. Ini yang belum tertata selama ini. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi pasar induk sangat penting. “Petani jika kelebihan produksi tetap memiliki kestabilan harga. Tidak dalam posisi tidak memiliki pasar ketika produknya sedang puncak panen,” ujar Suyasa.
Sementara itu, Yuli Sri Wilanti mengungkapkan Kemenko Perekonomian RI ingin membangun pasar induk di semua kota besar sebagai sentra yang menjadi hilir dari proses penyediaan pasokan dan stabilisasi harga. Pasar induk ini harus ada di semua wilayah. Saat ini sudah ada di Tangerang, Surabaya dan Palembang yang dikelola swasta.
“Yang dikelola pemerintah juga sudah ada. Namun, kita butuh yang berjaringan nasional. Fungsinya ketika kita memastikan penyediaan bahan pangan secara nasional, kita bisa menyalurkan dari pasar induk yang sudah punya jaringan,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan untuk mengisi pasokan bahan pangan, diperlukan sentra-sentra produksi. Hal itu menjadi peluang untuk dikembangkan. Termasuk dibenahi tata kelola dari hulu (produksi) hingga hilir (pasar). Petani diajak memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini sering terjadi ketidakcocokan. Petani memproduksi apa saja tapi tidak laku di pasar. Begitu pula sebaliknya, pasar perlu apa saja tapi petani tidak bisa produksi.
“Ini yang kita sambungkan. Kehadiran pemerintah untuk mendampingi dari segi ketersediaan sarana produksi (penyediaan bibit, pupuk), pendampingan pembiayaan, dan kita kolaborasi mengajak BUMN, BUMD, pemerintah pusat, daerah, dan pentahelix,” imbuh Sri Wilanti. (HMS)
Discussion about this post