Singaraja, Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan pemangkasan proses izin pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Tanah Air disambut gembira Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Ida Gede Komang Kresna Budi. Ia menyebut langkah itu merupakan kabar gembira buat nelayan karena hal itu untuk memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan.
Menurut Kresna Budi, selama ini pemerintah abai dengan keberadaan nelayan terutama menyiapkan stok BBM untuk mereka. Terlebih regulasi yang mengatur pembelian BBM bersubsidi sangat ketat sehingga terkadang menyulitkan nelayan untuk mendapatkannya.
“Saya sering mendapat keluhan nelayan terutama soal pembelian BBM bersubsidi. Sering terjadi mereka membeli BBM ke SPBU ditolak dengan berbagai sebab, disisi ini pemerintah seharusnya hadir dan solutif jangka panjang,” ucap Kresna Budi Minggu 15 Desember 2024.
Adanya rencana pemerintah pusat memangkas proses perizinan mestinya menjadi angin segar buat semua pihak terutama pemerintah daerah. Keluhan nelayan akibat kesulitan membeli BBM bersubsidi akan teratasi jika rencana itu benar-benar sudah direalisasikan.
“Persaolannya selama ini nelayan membeli BBM di SPBU umum bercampur dengan konsumen umum. Membeli menggunakan jerigen sering terhambat akibat dipersulit dengan tetek bengek persyaratan. Dalam konteks ini pemerintah abai menyiapkan BBM khusus untuk nelayan,”imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan instansi terkait soal penyiapan BBM untuk nelayan yang terpaksa bercampur membeli BBM ke SPBU untuk umum. Padahal menurut politisi Partai Golkar ini, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah BBM untuk nelayan. Utamanya soal klasifikasi pembelian BBM untuk subsidi dan non subsidi.
“Sepanjang tahun 2024 kami banyak menerima keluhan dari nelayan soal BBM dan ini tidak boleh terus berulang. Pemerintah harus serius soal ini terutama pengaturan soal pembelian BBM nelayan. Mereka membutuhkan BBM untuk melaut, untuk melanjutkan kehidupannya.” ujar Kresna Budi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng ini.
Ia pun menyoroti soal terbengkalainya aset Pemprov Bali di Pelabuhan Rakyat (Pelra) Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng. Kresna Budi mengatakan pelabuhan yang dibangun dengan dana miliaran hingga kini tidak berfungsi optimal. Padahal kalau saja pemerintah serius dari tempat itu kesulitan nelayan di Buleleng akan sedikit teratasi. Karena itu ia mendesak, Pelabuhan Sangsit segera difungsikan maksimal untuk menghidupkan ekonomi nelayan terutama penyiapan kebutuhan untuk BBM.
“Ditempat itu kan sudah ada (SPBUN), ada juga cold storage, kenapa tidak diberdayakan misalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga?. Kami berharap pemerintah segera memberdayakan aset (Pelabuhan Sangsit) segera dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” tandas Kresna Budi.
Terkait tidak optimalnya fungsi pelabuhan Sangsit juga dikeluhkan warga setempat. I Gusti Alit mengaku menyesalkan sikap pemerintah yang mengabaikan Pelabuhan Sangsit. Padahal katanya, ekonomi masyarakat akan hidup jika saja pelabuhan tersebut berfungsi.
“Kalau malam sangat gelap baik di pelabuhannya maupun sepanjang jalan pintu masuk. Ditempat itu kan ada industri kuliner, kenapa pemerintah terkesan membiarkan tempat itu terbengkalai,”ujarnya. |TIM
Editor : Made Suartha
Discussion about this post