Singaraja, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menggelar Sosialisasi E-Purchasing terkait Proses Bisnis Transaksi E-Catalog Versi 6 dan Toko Daring. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Laksmi Graha pada Selasa (19/02/2025) dan dihadiri oleh para Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Kepala BPBJ Kabupaten Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menyampaikan bahwa saat ini pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing masih menggunakan E-Catalog versi 5. Namun, sesuai dengan edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada bulan Maret 2025 banyak fitur dalam versi 5 yang akan dinonaktifkan dan beralih ke versi 6.
“Sehubungan dengan perubahan ini, terdapat banyak perbedaan dalam fitur, tata cara, serta peta bisnis dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalog versi 6. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting bagi para pengelola e-katalog di setiap SKPD agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” ujar Made Suwitra.
Ia menambahkan bahwa Provinsi Bali menjadi pilot project dalam penerapan versi 6 ini, khususnya di UKPBJ Provinsi Bali. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, BPBJ Buleleng menghadirkan narasumber dari UKPBJ Provinsi Bali guna menjelaskan proses bisnis dalam E-Catalog versi terbaru ini.
Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dibahas mengenai mekanisme transaksi melalui toko daring. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh UKPBJ, terdapat beberapa fitur dalam sistem pengadaan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Oleh karena itu, solusi alternatif yang ditawarkan adalah melalui transaksi di Toko Daring. BPBJ Buleleng turut mengundang perwakilan dari MB Market sebagai salah satu penyedia layanan toko daring sekaligus sponsor dalam kegiatan ini.
“Kami berharap begitu fitur versi 5 dinonaktifkan oleh LPSE, proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buleleng tetap dapat berjalan dengan lancar, memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa tidak boleh terhambat karena perubahan sistem, mengingat kebutuhan ini sangat penting bagi kelangsungan pelayanan di Kabupaten Buleleng,” tegas Made Suwitra.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buleleng dapat memahami dan siap mengimplementasikan sistem baru sehingga tidak terjadi kendala dalam proses pengadaan di masa mendatang |KMS
Editor : Made Suartha
Discussion about this post