Singaraja, Dari tahun 2019 hingga 2021, angka prevalensi stunting terus mengalami penurunan yang signifikan. Terakhir, pada tahun 2021, mencapai 8,9 persen dari angka prevelansi pada tahun 2019 sebesar 22,05 persen.
“Ini merupakan capaian yang cukup membanggakan dan hasil dari kerja keras seluruh pihak,” ujar Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Buleleng I Nyoman Sutjidra saat ditemui usai menerima Koordinasi serta Supervisi Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin 4 Juli 2022.
Sutjidra menjelaskan posisi akhir tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng mencapai 8,9 persen. Bahkan data hingga Februari 2022, angka prevalensi stunting sudah mencapai 4,20 persen. Terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019 dimana gerakan nasional penurunan angka stunting mulai dicanangkan. Pada saat itu, angka prevalensi stunting mencapai 22,05 persen. “Target hingga tahun 2024 angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar lima persen,” jelasnya.
Capaian angka tersebut jauh di bawah target nasional yaitu 14 persen. Termasuk peringkat tiga di Provinsi Bali dan di bawah angka provinsi yang sebesar 10 persen. Semua capaian ini berkat upaya seluruh pihak terkait. Kolaborasi antar SKPD dan salah satu inovasi Dinas Kesehatan yaitu PAS di Hati.
PAS di Hati merupakan perluasan cakupan kegiatan pelayanan di Posyandu. Secara umum, kegiatan Posyandu adalah penimbangan dan pemeriksaan kesehatan balita. Dengan PAS di Hati, kegiatan pelayanan diperluas dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi desanya.
Dengan pendampingan dari sektor terkait seperti Posyandu dengan Bank Sampah dari DLH dan Posyandu dengan adanya tanaman atau kebun buah yang didampingi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. “Intinya strategi dari penurunan angka prevalensi stunting di Buleleng adalah kolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait dan juga SKPD-SKPD lingkup Pemkab Buleleng,” ucap Sutjidra.
Fungsional Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rohmanto menyebutkan KPK melaksanakan tematik pengawasan program penurunan stunting nasional. Pengawasan dilakukan karena program penurunan angka stunting ini menyedot anggaran yang luar biasa dari pemerintah pusat. Bali merupakan daerah kedua setelah Yogyakarata yang dikunjungi karena dipandang berhasil untuk menurunkan angka stunting yang termasuk paling rendah tingkat nasional. “Kami juga ingin melihat program-program yang dijalankan untuk menurunkan tingkat stunting,” sebutnya.
Pada pemaparan juga sudah dijelaskan ada inovasi-inovasi yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Kedatangan Direktorat Korsup Wilayah IV ini ingin mengetahui program-program pusat. Implementasinya cukup baik atau tidak karena KPK ingin memberikan masukan terkait program yang berasal dari DAK fisik maupun non fisik. Dengan turunnya angka prevalensi stunting ini, menurut KPK sangat luar biasa dan signifikan.
“Ini berarti bekerjanya sudah sesuai jalur. Hanya saja masukannya kenapa tidak berinovasi menggunakan sistem aplikasi. Dengan sistem bisa menentukan titik-titik yang resiko tinggi stunting melalui aplikasi. Sehingga bisa dipantau periodik dengan mudah oleh pengambil kebijakan,” tutup Tri Budi Rohmanto. (HMS)
Discussion about this post