Singaraja, Buleleng menjalin kerjasama dengan AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan one health, yakni Integrasi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan.
Di Provinsi Bali, program kerjasama AIHSP antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia ini dikerjakan di Buleleng, Karangasem, dan, Jembrana.Program AIHSP akan melibatkan berbagai sektor mulai dari Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan, dan akan dikomandoi oleh Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra ditemui setelah menerima audiensi dari panitia pelaksana program AIHSP Provinsi Bali, Kamis 21 Juli 2022 memaparkan bahwa AIHSP berfokus untuk mewujudkan kesehatan yang terintegrasi. Utamanya, AIHSP akan membantu upaya-upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menangani penyakit yang dibawa oleh hewan.
“Programnya adalah One Health, yakni kesehatan manusia dan hewan. Karena ada penyakit hewan yang ditularkan ke manusia. Sepert Rabies. Juga penyakit seperti PMK. penanganan ini mereka dukung,” paparnya.
Menurut Sutjidra penyakit-penyakit hewan, utamanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang gencar ditangani membuat nama Bali kembali tersorot. Saat pariwisata mulai kembali bergeliat, dengan banyaknya turis yang mulai berdatangan ke Bali, tentunya penyakit seperti PMK maupun rabies harus ditangani cermat dan segera. Demikian, upaya AIHSP untuk membantu penanganan PMK dan rabies di Kabupaten Buleleng perlu disambut baik dan didukung.
“Ini kalau tidak kita tuntaskan segera, berpotensi menurunkan turis datang, nanti ekonomi jadi semakin lesu. AIHSP mendukung upaya-upaya eliminasi, juga pencegahan seperti vaksinasi terhadap hewan-hewan di Kabupaten Buleleng. Untuk mewujudkan Bali One Health.” tegasnya.
Ditanya terkait penanganan rabies di Kabupaten Buleleng, Sutjidra menyatakan bahwa saat ini sudah ada satgas rabies desa. Yakni di Desa Mayong, Kecamatan Seririt. Sutjidra mengharapkan, Satgas rabies ini bisa menjadi contoh dan kemudian bisa ditiru dan dimiliki juga oleh desa-desa lainnya.
“Supaya anjing-anjing berkeliaran tidak dari desa A ke B dengan adanya aturan yang jelas. Jika ada anjing liar di lingkungan kelurahan, bisa dilakukan tindakan persuasif dengan mengandangkan anjingnya dan dilakukan vaksinasi. Ini salah satu upaya kami mencegah penularan,” paparnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Bali Ida Bagus Wisnawa menjelaskan kunjungan panitia pelaksana AIHSP bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari Kabupaten. Ia juga menjelaskan, bahwa sebagai daerah prioritas Kabupaten Buleleng akan mendapatkan program-program akselerasi dan penganggaran.
“Terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, kami menjadikan ini aspek prioritas untuk penganggaran dan program yang bisa kami akselerasikan untuk mendukung Pemkab Buleleng,” ujarnya. (HMS)
Discussion about this post