Singaraja, Sistem keuangan desa (Siskeudes) telah mampu mewujudkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali akan meningkatkan pelayanan Siskeudesa Link CMS yang terintegrasi dalam transaksi non tunai secara real time.
Demikian terungkap dalam Fokus Group Diskusi (FGD) dengan aparatur desa dan kelurahan se-Kabupaten Buleleng terkait Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan Desa dan Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link, Rabu 29 Mei 2024 di Banyualit Resort and Spa Kalibukbuk Lovina, Buleleng.
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi BPD Bali, Ida Bagus Gede Setiayasa, disela-sela kegiatan menyebutkan, FGD yang dilaksnakan tersebut menjadi penting dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Integrasi ini memungkinkan sistem perbankan yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, guna menciptakan tata kelola pemerintah desa yang transparan dan memudahkan akses pengelolaan keuangan desa secara real-time,” ungkap Dir Ops dan TI BPD Bali.
Ida Bagus Gede Setiayasa juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. “Dengan demikian, diharapkan seluruh perangkat desa dapat lebih siap dan terampil dalam mengelola keuangan desa secara digital,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, dimana pengelolaan dana desa di Buleleng telah mendapatkan predikat kedua terbaik di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi keuangan desa di Buleleng relatif baik.
“Kita berharap hasil FGD ini mendorong kita untuk bersama-sama membangun tata kelola keuangan di desa dengan lebih akuntabel, transparan dan juga mampu membantu memperkuat keberadaan bank persepsi milik Pemerintah Daerah, yaitu BPD Bali,” ujar Sekda Suyasa.
Sekda Suyasa menekankan kepada seluruh aparatur desa bahwa digitalisasi keuangan yang dilakukan secara akuntabel dan jelas akan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. “Inilah yang perlu dipahami semua pihak, supaya Buleleng semakin terhindar dari masalah hukum, khususnya dalam tata kelola keuangan di desa,” harapnya.
FGD yang terlaksana selama sehariu itu juga sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga BPD Bali memperkenalkan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan Link-CMS BPD Bali, sebuah program inovatif yang dirancang untuk mempercepat implementasi transaksi nontunai.
Dari kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa secara langsung, BPD Bali telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dan modernisasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng.
Dalam kegiatan itu juga ditetapkan tiga desa di Kabupaten Buleleng yang telah melakukan transaksi Siskeudes Link terbanyak, diraih Desa Sumberklampok dengan 613 transaksi, Desa Kubutambahan dengan 505 transaksi, dan Desa Kalianget dengan 497 transaksi.|TIM
Editor : Made Suartha
Discussion about this post