Rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara menjadi prioritas program dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 – 2023, sehingga terkesan rencana yang bergulir sejak lama itu menjadi komoditi dalam setiap hajatan politik.
Denpasar, Presiden Direktur PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Made Mangku mengaku, jika Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta memang secara konsisten terus mendorong dan berupaya untuk melakukan pembangunan bandara di Bali utara.
“I Ketut Sudikerta itu konsisten mendorong pembangunan bandara di Bali utara. Mungkin karena beliau adalah Wakil Gubernur Bali. Namun saya tidak masuk dalam wilayah politik. Saya menghindari hal itu karena kami ini murni ingin membangun bandara internasional di Bali utara,” ujarnya di Denpasar, Senin (26/2/2018).
Mangku mengisahkan, pernah suatu kali di tahun 2017 lalu, Sudikerta yang masih sebagai wakil gubernur menggelar pertemuan audiensi dengan beberapa elemen dari PT BIBU dan beberapa pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Sudikerta langsung menelpon Menteri Perhubungan dan handphonenya dibuka dengan pengeras suara agar semua peserta pertemuan mendengar apa jawaban sang menteri.
“Waktu ditelp Sudikerta, Pak Menteri berjanji berjanji akan mempercepat proses izin penentuan lokasi (Penlok). Bahkan Menhub berjanji akan datang sendiri ke Bali untuk menyerahkan sendiri dokumen Penlok. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya,” ujarnya.
Aksi Sudikerta saat itu diapresiasi banyak pihak. Hanya saja realisasinya sampai sekarang belum kelihatanya. Sekalipun belum terealisasi, namun dalam Program Nawacandra, pembangunan bandara di Bali utara tetap menjadi prioritas pasangan calon dari Sudikerta.
Made Mangku juga tidak mau diseret-seret ke dalam politik. Ia menegaskan, tidak ada hubungan sama sekali desakan pembangunan bandara di Bali utara dengan mobilisasi suara. “Tidak ada hubungan dengan mobilisasi suara. Kebetulan kedua pasangan calon menempatkan pembangunan bandara internasional di Bali utara sebagai program prioritasnya. Kami apresiasi itu. Bahkan, keduanya datang saat upacara Nuasen atau ritual dimulainya pembangunan secara adat Bali. Yang satunya sebagai Wakil Gubernur Bali saat itu, yang satunya sebagai anggota DPR RI,” ujarnya. Hanya saja, yang konsen sejak awal adalah Sudikerta dan ini tidak ada hubungannya dengan politik. (087)
Discussion about this post