Mangupura, Pelaku pariwisata di Kabupaten Badung menyambut baik rancangan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Badung tahun 2025 – 2040. Antusiasme pelaku pariwisata itu tercemin dari banyaknya pertanyaan dan saran yang disampaikan untuk penyempurnaan rancangan tersebut.
Telaah rancangan RIPPARKAB Badung tersebut dilaksanakan pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan secara luring dan daring di ruang Kriya Gosana Senin 9 Desember 2024. FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, S.STP., M.M.
Dalam sambutannya orang nomor satu dijajaran Dispar Badung menjelaskan rancangan RIPPARKAB Badung 2025 – 2040 disusun oleh tim peneliti dari Pusat Unggulan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian (PUPAR LPPM) Universitas Udayana.
“Kegiatan ini merupakan implementasi dari hubungan harmonis pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Badung yang kita kenal dengan penta helix yakni kalangan akademisi, pengusaha, pemerintah masyarakat maupun media. Saya sangat berterima kasih tim peneliti PUPAR sudah memberikan arahan terhadap pembangunan pariwisata di bumi keris,” tegas I Nyoman Rudiarta, M.M.
Ketua PUPAR Ir. Agung Suryawan, M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas kebijakan Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang telah memberi kepercayaan kepada PUPAR dalam penyusunan RIPPARKAB.
Kepercayaan ini, kata Dosen FTP Unud itu, tidak akan disia-siakan tim PUPAR karena tim akan bekerja serius mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan rancangan RIPPARKAB yang berkualitas dan tepat sasaran.
“RIPPARKAN in ikan menjadi acuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam lima belas tahun ke depan, jadi kami siap bekerja keras dan fokus dalam penyusunannya. Saat penyusunan RIPPARKAB Badung sebelumnya waktunya relatif singkat, saya dan tim konsentrasi penuh sampai-sampai retina mata saya sobek,” ujar Agung Suryawan seraya mengatakan kini retinanya sudah berangsur-angsur pulih.
Dijelaskan, tim penyusunan rancangan tersebut melibatkan tim peneliti dari berbagai fakultas di Unud. Tim penyusun, jelasnya, dikoordinasikan peneliti senior PUPAR Dr. Ida Bagus Gede Pujaastawa, MA., dengan anggota Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa,SP., MP., ASEAN.Eng (Direktur Pasca Sarjana Unud), Dr. Nyoman Ariana, S.STPar., M.Par (WD III Fakultas Pariwisata), Dr. I Made Sarjana, SP., M.Sc. (Ketua Lab. Subak dan Agrowisata FP Unud), Dr. Agus Muriawan Putra, S.STPar., M.Par. (dosen Fpar), I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Unud), I Putu Perdana Kusuma Wiguna, S.Si., M.Sc. (ahli pemetaan FP Unud), Made Sukana, S.STPar., MPar., MBA (dosen FPar Unud), serta dua peneliti muda I Gusti Bagus Arya Yudiastina, S.TP dan I Wayan Agung Panca, S.STPar., ME.
Sementara itu Dr. Nyoman Ariana saat memaparkan rancangan RIPPARKAB Badung menjelaskan kepariwisataan di bumi keris saat ini menghadapi berbagai permasalahan krusial seperti alih fungsi lahan pertanian produktif yang sangat massif, kemacetan parah, tingginya kriminalitas, penanganan sampah yang perlu perbaiki, serta ada kecenderungan perusakan budaya oleh wisatawan.
“Hingga Oktober 2024 kunjungan wisman ke Bali mencapai 5.309.360 orang atau tumbuh 144,61% dari tahun 2023. Peningkatan kunjungan wisatawan ini harus diimbangi perencanaan pembangunan yang baik, RIPPARKAB disusun agar pembangunan kepariwisataan Unud lebih terarah ke depannya,” tegasnya.
Di Kabupaten Badung, lanjut Dr. Nyoman Ariana, saat ini terdapat 93 desa wisata dan daya tarik wisata (DTW). Seharusnya ada 97 tempat berwisata di bumi keris namun empat diantaranya sudah tidak beoperasi atau tidak layak disebut sebagai DTW.
Sejumlah pelaku pariwisata menanggapi paparan tersebut, mantan anggota DPRD Badung IGAA Inda Trimafo Yudha meminta agar Pemkab Badung memperhatikan DTW-DTW agar tidak merosot kualitasnya hingga tutup.
“Perlu dibangun infrastruktur pendukung dengan kualitas yang lebih baik dan digitalisasi pemasaran maupun penjualan tiketnya,” tegas cucu Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai itu.
Sementara itu Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung Ida Bagus Nama Rupa berharap Dinas Pariwisata Badung membentuk lembaga khusus untuk menahan gempuran berita-berita negatif yang dapat menurunkan citra kepariwisataan di Badung.
Sedangkan Putu Suada dari Forkomdewi menyatakan prihatin atas banyaknya wisman berbisnis seperti mengelola villa, rental sepeda motor serta jasa pelatihan untuk mendapatkan SIM. Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada menyambut baik rancangan RIPPARDA tersebut dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan pariwisata. |TIM
Editor : Made Suartha
Discussion about this post