Setelah melalui proses yang cukup panjang dan memperoleh ijin dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan mutasi perdana pada jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali.
Denpasar, Gubernur Koster melantik dan mengambil sumpah/janji 373 pejabat struktural yang menempati Jabatan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/2/2019).
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan bahwa tahun ini implementasi Visi Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang diusungnya telah memasuki tahun kedua. Menurutnya, upaya percepatan implementasi visi pembangunan tersebut membutuhkan penanganan yang arif, tepat, cepat serta ditopang komitmen dan profesionalisme jajaran birokrasi Pemprov Bali.
“Saya berharap seluruh jajaran birokrasi bekerja cepat, tepat dan cermat, tolong bantu saya,” ujarnya seraya minta jajaran birokrasi tidak perhitungan dengan jam kerja kalau memang sewaktu-waktu harus lembur. Lebih dari itu, seluruh jajaran pejabat Pmeprov Bali dengan dukungan seluruh staf diharapkan mendedikasikan diri untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi negara dan masyarakat.
Pada bagian lain, Koster juga menyinggung bahwa dalam mutasi kali ini mempunyai makna sangat strategis karena bertujuan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. “Hal ini cukup mendesak untuk menghindari stagnasi pelaksanaan tugas pelayanan,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar pelantikan jangan hanya dimaknai sebagai formalitas. Namun lebih daripada itu, proses mutasi dan pelantikan pejabat merupakan upaya distribusi sarana penguatan, pengembangan dan penguatan potensi dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka mewujudkan SDM yang handal profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Koster menambahkan kalau dalam mutasi kali ini dirinya mungkin belum bisa memuaskan semua pihak. Namun dia meyakinkan bahwa proses mutasi kali ini dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan serta pengalaman. “Dari semua pejabat yang dilantik hari ini, tak satupun yang sebelumnya saya panggil. Jadi tak ada apa-apa. Saya hanya melihat portopolionya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyampaikan harapan agar ke depannya kinerja Pemprov Bali tak hanya jadi simbol tanpa makna, tetapi menjadi realitas yang didambakan oleh masyarakat. Ia pun memahami bahwa sejalan dengan tuntutan masyarakat, beban tugas yang dipikul jajaran birokrasi ke depannya akan semakin berat. Untuk itu, pejabat yang baru dilantik diminta mengoptimalkan peran serta menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. “Laksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar, bertanggung jawab sesuai dengan aturan agar di kemudian hari tak menimbulkan masalah hukum,” tandasnya.
Sejumlah Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik kali ini antara lain I Dewa Gede Mahendra Putra, SH.,MH., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Ir. Ketut Lihadnyana,M.M.A sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Tjok Istri Agung Kusuma Wardhani, SH,MM menempati posisi baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Kade Subhiksu sebagai Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, I Dewa Putu Sunartha,SE., Msi., sebagai Kepala BPKAD, Drs. IB Ngurah Arda,M.Si sebagai Kadis Tenaga Kerja dan ESDM, I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, SH.,MH., sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah, Ir. Jayadi Jaya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ni Luh Made Wiratmi,SE,M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM, drh. Luh Ayu Aryani, MP dilantik dalam jabatan baru sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, I Made Gunaja,M,Si sebagai Kadis Kehutanan, Dewa Putu Mantera SH.,MH., sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana SH.,MH., sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Bali. (023)
Discussion about this post