Mengukur Kinerja Non ASN, BPBJ Terapkan Aplikasi Sinona

Untuk menekankan tentang kedisplinan tenaga Non ASN dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontraknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Buleleng akan launching aplikasi Sinona

Singaraja, Sebagai inovasi untuk mengukur kinerja Tenaga Kontrak atau Non ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Buleleng akan launching aplikasi Sistem Informasi Kerja Non ASN (Sinona).

“Aplikasi elektronik untuk Non ASN ini kita sudah siapkan, rencananya kita akan launching minggu ini untuk di bagian kita dahulu, karena masih dalam tahap ujicoba,” ucap Kepala BPBJ Setda Buleleng I Made Suwitra Yadnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 22 Desember 2021.

Kabag Suwitra menjelaskan, tujuan dari aplikasi ini tiada lain untuk menekankan tentang kedisplinan tenaga Non ASN dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontraknya. “Untuk mengukur kinerja mereka kita buatkan sistem ini, karena kalau lewat manual pasti banyak yang akan tercecer,” jelasnya.

Ditambahkan, sistem ini juga dilengkapi dengan absen dengan scan wajah yang hampir mirip dengan sistem untuk pegawai ASN. Tapi, untuk saat ini belum dikunci pada satu titik dan scannya harus disini dahulu. Disamping absen, ditambahkan juga pelaporan kinerja dengan cara diinput.

Suwitra menekankan, sistem ini masih dalam tahap ujicoba untuk di BPBJ dulu. Rencananya akan digunakan pada tahun 2022, akan tetapi minggu ini kita akan sosialisasikan dan diuji coba terlebih dahulu. “Karena di BPBJ ini kita terikat dengan kode etik, jadi ada aturan tersendiri yang mengatur teman-teman Non ASN di sini, di samping itu memudahkan kami untuk memantau, maka kami buatkan sistem ini,” ujarnya.

Disinggung terkait apakah sistem ini akan diterapkan nantinya di SKPD lain, Suwitra menjelaskan, kalau memang sistem ini memang bermanfaat, pihaknya akan menyerahkan kembali ke SKPD bersangkutan jika memang ingin memanfaatkannya. Kalau memang betul memberikan manfaat, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan jika memang sistem ini bisa diadopsi oleh SKPD lain. “Tapi yang pasti, sistem ini kita terapkan di sini dulu karna masih dalam tahap ujicoba, karena terkait dengan efektifitasnya masih belum teruji,” pungkasnya. (KMS)