Singaraja, Kontrak sewa Bandar Udara (Bandara) Letkol Wisnu yang berlokasi di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak Buleleng yang dipergunakan sekolah penerbang Bali International Flight Academy (BIFA) masih belum ada titik terang, sebab masih ada sejumlah permasalahan, satu diantaranya berkaitan dengan komposisi kepemilikan lahan bandara antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali, bahkan kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyebutkan, Pemkab Buleleng hanya memiliki 20 persen dari total luas bandara. Sisanya 80 persen dimiliki oleh Pemprov Bali, hal itulah yang menyebabkan sewa kontrak dengan BIFA masih mengalami permasalahan. “Kita di Buleleng ini hanya memiliki 20 persen dari luas lahan sisanya 80 persen miliki Pemprov Bali,” ungkap Lihadnyana beberapa waktu lalu.
Berdasarkan komposisi kepemilikan lahan itu, menurut Lihadnyana, sewa kontrak sebelumnya antara Pemkab Buleleng dengan BIFA menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga untuk memperbaharui kontrak harus melibatkan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng serta BIFA secara tripartite.
“Di provinsi belum diizinkan. Namun demikian kita sudah mohon ke Pemprov agar lahan yang 80 persen dihibahkan kepada Buleleng dan itu lebih fleksible. Saat ini surat permohonan hibah sudah berproses. Kita berharap bandara itu utuh milik kita 100 persen,”ungkap Lihadnyana.
Lihadnyana mengatakan, secara informal untuk permohonan hibah sudah mendapat persetujuan sehingga Pemkab Buleleng telah membuat desain/perencanaan untuk penggunaan Bandara Letkol Wisnu. ”Kita sudah buat rencananya, bagus sekali, nantilah setelah resmi beralih. Khawatirnya tidak disetujui kan repot karena itu kita berharap 100 persen bandara itu beralih milik kita,” harapnya.
Sementara keinginan pelaku pariwisata agar mengaktifkan Bandara Letkol Wisnu menjadi bandara komersial khusus untuk menunjang dunia pariwisata Bali utara, menurut Lihadnyana butuh proses panjang dan persyaratan sangat ketat untuk mengaktifkan sebuah bandara. “Syaratnya sangat ketat dan terlebih otoritasnya ada di pemerintah pusat. Nah,kalau itu dibahas syaratnya harus tripartite. Dan provinsi telah membahas persoalan tersebut kita tinggal menunggu hasilnya,” bebernya lebih jauh.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng Gede Gunawan AP membenarkan sewa kontrak BIFA telah berakhir dan saat ini tengah dilakukan proses sewa kontrak baru. Kadishub Gunawan AP juga menyebut, sebelumnya BIFA menyewa lahan di Bandara Letkol Wisnu senilai Rp 30 juta pertahun. Dan lahan yang disewa seluas 750 M2 yang digunakan untuk hangar. ”Jadi nilai sewa Rp 30 juta bukan sewa bandara namun seluas untuk bangunan hanggar saja,” papar Gunawan.
Kadishub Gunawan menyebutkan,tidak semua lahan yang ada di Bandara Letkol Wisnu milik Pemkab Buleleng. Dari total lahan bandara seluas 113,856 M2 hanya seluas 2 hektar lebih milik Pemkab Buleleng. Sisanya seluas 8 hektar lebih telah bersertifikat atas nama Pemprov Bali. ”Lahan milik Pemkab Buleleng seluas 2 hektar telah bersertifikat. Begitu juga milik Pemrov Bali seluas 8 hektar juga telah bersertifikat. Sisanya seluas 1,3 hektar belum bersertifikat,”ucap Gunawan.
Untuk diketahui, sekolah BIFA yang berhome base di Letkol Wisnu Airfield Sumberkima,Gerokgak, Buleleng terancam hengkang, sebab hingga berakhir masa kontrak sewa lahan sejak 5 Maret 2023 hingga kini belum jelas masa depan kontraknya. Bahkan untuk menghindari masalah, semua pesawat latih milik BIFA telah direlokasi ke Bandara Blimbingsari,Banyuwangi Jawa Timur.
Kepala Bandara Letkol Wisnu, Sumberkima I Made Mustanda, membenarkan sewa kontrak PT.Widya Bali Dirgantara pemilik BIFA dengan pihak Bandara Letkol Wisnu telah berakhir. Mustanda juga membenarkan tidak ada lagi pesawat milik BIFA terparkir dihanggar Bandara Letkol Wisnu. ”Dengan alasan sewa kontrak telah berakhir dan perpanjangan sewa belum jelas mereka mungkin khawatir kalau pesawatnya terparkir disini,”ujarnya.
Sebelumnya, Bandara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima dimanfaatkan sekolah penerbang Bali International Flight Academy (BIFA), bahkan sebuah bangunan gedung sebagai sekolah penerbangan itu juga dibangun disisi timur tersebut, namun habisnya kontrak dan tidak ada kejelasan untuk lanjutan kontrak, BIFA lebih banyak melakukan kegiatan di Bandara Blimbingsari Banyuwangi. (TIM)
Discussion about this post