Singaraja, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singarajabmenggelar Deklarasi Janji Kinerja, Penandatangan Perjanjian Kinerja dan Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2022, Jumat 28 Januari 2022 di aula Lapas Kelas IIB Singaraja yang juga diikuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Suprapto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Nanang Mustofa, Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja, Wayan Putu Sutresna, serta seluruh pejabat struktural dan perwakilan pegawai.
Usai melakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja dan Penandatangan Komitmen Bersama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Nanang Mustofa, memimpin pengucapan Deklarasi Janji Kinerja yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai yang hadir.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Suprapto mengatakan, ada 6 poin penting dalam pembangunan ZI, yakni harus sehat jasmani dan rohani, melaksanakan janji kinerja yang dideklarasikan, pedomani kebijakan yang digariskan Presiden RI dan Menkumham RI.
Janji Kinerja tahun 2022 ini, lanjut dijelaskan Suprapto, adalah cara untuk memotivasi jajaran agar terus bergerak secara serentak untuk mendapat hasil kinerja yang berprestasi. “Saya berharap, agar seluruh jajaran Kemenkumham bisa bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab serta tidak ada penyimpangan,” kata Suprapto.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Nanang Mustofa menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk melanjutkan kembali pembangunan ZI menuju WBBM yang belum tercapai di tahun 2021. “Berbagai inovasi dan ide-ide baru telah kami siapkan dan upaya peningkatan fasilitas pelayanan, agar Imigrasi Singaraja meraih predikat WBBM di Tahun 2022 ini,” pungkas Nanang Mustofa.
Janji Kinerja Tahun 2022 merupakan satu cara untuk memberikan motivasi agar terus bergerak secara serentak untuk mendapatkan hasil kinerja lebih berprestasi dengan mengimplementasikan enam arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (RLS)
Discussion about this post