Desa Wisata Bahari Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Kalibukbuk.
Singaraja, Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI diserahkan langsung oleh Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut, KKP RI Miftahul Huda kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Kalibukbuk yang akan mengelola Desa Wisata Bahari Kalibukbuk di kawasan wisata Lovina, Kamis 18 Nopember 2021 yang juga juga dihadiri Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.
Ditemui usai penyerahan, Sutjidra menjelaskan bantuan ini berkat kerja keras seluruh pihak di Desa Kalibukbuk. Utamanya Pokmaswas dan Bumdesa sebagai pengelola kawasan desa wisata bahari ini. Pada saat penyerahan juga ditayangkan bagaimana kelompok penggagas dalam menyiapkan Desa Wisata Bahari Kalibukbuk ini. Termasuk penenggelaman struktur untuk konservasi terumbu karang. Kegiatan ini didukung penuh oleh KKP RI. Ada sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemkab Buleleng dalam hal konservasi terumbu karang khususnya yang ada di Kalibukbuk. “Terumbu karangnya harus dilestarikan karena potensi wisata dari terumbu karang itu sangat besar,” jelasnya.
Miftahul Huda mengatakan KKP RI mempunyai program pengembangan desa wisata bahari atau sering disebut Dewi Bahari. Dewi Bahari adalah upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat memanfaatkan ekosistem yang ada seperti terumbu karang. Pemanfaatan terumbu karang ini yang nantinya dijual ke masyarakat. Dalam artian, menjual daya tarik wisata terumbu karangnya. “Dengan adanya wisata tersebut, maka kita berharap ekosistem tadi lestari. Maka masyarakat akan mendapat keuntungan pula,” kata dia.
Desa Kalibukbuk merupakan salah satu dari 15 desa yang dikembangkan di tahun 2021. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan pariwisata juga mengalami peningkatan. Dengan datangnya pengunjung dengan pengembangan ini, KKP RI berharap ada peraturan desa (Perdes). Perdes tersebut yang mengatur harga tiket masuk, tarif pengunjung dan perlindungan terhadap terjaganya terumbu karang yang ada. “Semuanya diatur dalam perdes. Harus disepakati bersama biar sama-sama enak,” ucap Miftahul Huda.
Menjawab permintaan untuk adanya perdes, Perbekel (kepala desa) Kalibukbuk Ketut Suka menyebutkan bahwa pihak pemerintah desa (Pemdes) telah memiliki Perdes sebagai payung hukumnya. Kemudian, ada pokmaswas yang akan terjun ke lapangan untuk pengelolaan dan pengawasannya. Sehingga, nelayan atau masyarakat lain tidak ada yang melakukan pelanggaran di zona wisata bahari Lovina. Masyarakat sangat mendukung program ini. “Dengan ini ada alternatif lain untuk wisata baharinya. Masa tinggal tamu juga akan bertambah. Yang tadinya hanya ingin melihat lumba-lumba jadi bisa ditawarkan untuk melihat taman lautnya,” sebutnya.
Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP RI menggelontorkan bantuan senilai Rp300 Juta lebih. Bantuan itu berupa pembangunan struktur untuk tumbuhnya terumbu karang. Kemudian, ada pembuatan landmark yang Bernama Banyumilir. Lalu, berupa empat set alat selam dan pembuatan gerbang masuk kawasan Desa Wisata Bahari Kalibukbuk. (HMS)
Discussion about this post