Singaraja, Trias Politika sebagai satu konsep menjalankan kekuasaan dalam negara ataupun wilayah tidak mampu sepenuhnya di lakukan di Bali, kondisi tersebut berdampak pada tatanan demokrasi sebagai upaya menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Atas kondisi tersebut, dalam lima tahun terakhir, demokrasi di Bali tidak mampu terlaksana dengan baik dan memunculkan keprihatinan, sehingga demokrasi yang dilakukan tidak mampu mengimplementasikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Ini sekarang ini, terus terang, demokrasinya paling jelek di seluruh Indonesia, di Bali saya berani ngomong itu apa, ya demokrasi yang bagus yang berkualitas adalah yang terlaksananya trias politika, itu ada yang namanya eksekutif, ada namanya yudikatif dan ada namanya legislatif ini harus berimbang,” ungkap Anggota DPR-RI, Gde Sumarjaya Linggih, Rabu 6 September 2023.
Legislator senior dari Partai Golongan Karya ini melihat tidak berfungsinya peran antara eksekutif, yudikatif dan legeslatif, bahkan lebih cenderung ada keberpihakan pada salah satu kekuasaan, “Demokrasi yang berkualitas adalah yang terlaksananya trias politika. Sekarang ini 61% di legislatif adalah milik ketuanya, lagi ada di eksekutif. Apapun dibilang siap gitu aja semua, pasti siap,” ungkapnya.
Demer, sapaan akrab Sumarjaya Linggih menyebutkan, kondisi demokrasi yang memprihatinkan itu memberikan imbas pada pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat termasuk adanya kepentingan sehingga proses pemerataan pembangunan di Bali belum mampu dilakukan dengan optimal dan justru memberikan ancaman serius pada adat budaya Bali.
“Ini sangat memerlukan dengan namanya pemerataan sekarang ini kalau tidak maka adat budaya nanti bisa hilang. Yang Selatan itu meninggalkan wilayahnya di selatan karena sangat tersiksa oleh tingkat kemahalan di selatan, di utara juga begitu meninggalkan komunitasnya. Ini kalau kita ngomong adat dan istiadat itu komunitas kalau mereka terlepas dari komunitasnya mereka tidak bisa melakukan adat istiadat itu orang Bali, mungkin ini perlu disadari juga oleh orang pusat ataupun orang-orang yang belum mendalami tentang Bali untuk bahwa pertumbuhan di Bali itu harus merata,” beber Demer.
Kedepan, Politisi asal Desa Tajun Kubutambahan ini berharap, fungsi dari pemerintahan mampu berjalan dengan baik, salah satunya adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga adat budaya di bali akan terus terjaga dan lestari.
“Seperti cita-cita pak Jokowi juga yang sekarang ini membangun IKN itu karena ingin pemerataan di indonesia sehingga tidak terjadi urbanisasi. Terus urbanisasi itulah yang menyebabkan yang namanya kesenjangan sosial yang tinggi antara kaya dengan si miskin jurangnya terlalu tinggi, nanti kalau pemerataan pembangunan maka bersama-sama itu diharapkan sebenarnya,” tegas Sumarjaya Linggih.
Disisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI juga menyayangkan adanya sejumlah pelaksanaan proyek strategis nasional yang gagal dilakukan, namun demikian Partai Golkar akan terus memperjuangkan rencana sejumlah pembangunan proyek di Bali sehingga memberikan pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara, maupun Bali Timur dan Bali Barat. (TIM)
Discussion about this post