Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarkat desa menjadi salah satu prioritas penting pembangunan nasional. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan dana yang sangat besar bagi pembangunan di desa.
Denpasar, Banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik itu Program pemerintah Pusat, program Pemerintah Provinsi maupun program Pemerintah Kabupaten/ Kota. Namun dalam pelaksanaanya, program tersebut belum terintegrasi, bahkan dalam pelaksanaanya cenderung tumpang tindih dan mubazir.
Kondisi ini mengakibatkan upaya penurunan tingkat kemiskinan di desa tidak signifikan. Untuk itu, program pembangunan desa hendaknya dapat terintegrasi, sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih. Program pembangunan desa menjadi suatu gerakan yang terpadu dan terkoordinasi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya saat membuka Rembug Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2018, di Gedung Ksiraarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Minggu (21/1/2018).
Lebih jauh dalam sambutannya Gubernur Bali menyampaikan keberadaan desa dewasa ini tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Ketersediaan anggaran yang besar bagi pembangunan desa, hendaknya dikelola dengan tepat sehingga dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat.
Namun disisi lain, anggaran yang besar juga berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya. “Sudah banyak sekali aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum. Untuk itu para perbekel saya minta tingkatkan kualitas diri agar layak menjadi perbekel dan bekerjalah sesuai NSPK. Pahami aturan yang ada dan rajinlah berkonsultasi jika menemui permasalahan,manfaatkan Forum Perbekel yang ada untuk berdiskusi dan mencari solusi, “imbuhnya.
Pada bagian lain, Gubernur Pastika juga menyampaikan bahwasannya Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten akan tetap melaksanakan berbagai program kerakyatan, dengan menjadikan desa sebagai titik gravitasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Disamping melalui beberapa program unggulannya seperti Simantri, bedah rumah, Gerbangsadu, Pemprov Bali juga mengucurkan dana berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar 225 juta rupiah per desa, sebagai wujud nyata dukungan dalam melestarikan adat dan budaya Bali.
Gubernur Pastika juga mengingatkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus melibatkan peran semua pihak, termasuk pihak swasta dan perbankan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pola kemitraan dengan pemangku kepentingan akan mempercepat kemandirian desa. Terkait Rembug Desa, Pastika berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama semua elemen di desa.
Berbagai permasalahan yang ada yang tentunya tidak sama di setiap desa agar dibahas dan dicari solusinya. “Saya menyambut baik dan mendukung kegiatan Rembug Desa, sebagai salah satu upaya menyatukan pemikiran dan langkah dalam membangun desa, ” tuturnya.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jendral Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi DR. Ir. H. Ansar Husein, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan desa- desa di Indonesia berjalan dengan cepat dan masif dimana untuk dewasa ini laju penurunan kemiskinan di desa lebih cepat dari di kota, ratio gini perkotaan dan pedesaan pada Maret 2017 juga menunjukkan penurunan serta tingkat pengangguran terbuka di desa juga menurun.
Kedepannya dana desa diharapkan tidak hanya dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa, namun secara bekelanjutan dapat membantu mengurangi pengangguran dan urbanisasi serta menciptakan kesempatan kerja di desa.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi juga berharap Kepala desa dan perangkatnya dapat bekerja dengan baik dan berkonstribusi dalam menjaga pemanfaatan dana desa. Seluruh masyarakat desa diharapkan lebih bekerja keras dan terus berupaya mewujudkan kemandirian desa.
Dalam pembukaan rembug desa yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pekraman, Perwakilan Bupati/ walikota se Bali, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, serta perbekel dan pendamping desa se- Bali ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dikukuhkan sebagai Bapak Desa oleh Forum Perbekel Provinsi Bali mewakili Perbekel se- Bali. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kuat serta peran serta Gubernur Bali dalam membangun desa di Provinsi Bali menuju Desa yang Maju, Aman, Damai dan sejahtera.
Rembug desa yang dihadiri sekitar 1.046 orang juga diiisi dengan dialog tentang pemberdayaan Ekonomi Desa dan Kawasan Pedesaan dengan menghadirkan narasumber Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Prof. Ahmad Erani Yustika serta narasumber dari Bank BNI 46 Denpasar. (086)
Discussion about this post