Penyaluran bantuan dari pemerintah dianggap belum sepenuhnya tepat menyasar masyarakat kurang mampu atau terdampak pandemi Covid-19. Anggota DPRD Buleleng pun mulai mempertanyakan terkait dengan standarisasi pemberian bantuan terhadap warga yang di kategorikan sebagai warga miskin.
Singaraja, Hal ini terungkap saat digelar rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Pemkab Buleleng, pada Senin 26 Juli 2021 saat membahas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, yang digelar secara dalam jaringan (daring), bertempat di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi di DPRD Buleleng. Hadir juga, Sekda Buleleng, Gede Suyasa. Sedangkan, anggota DRPD Buleleng serta SKPD terkait di lingkup Pemkab Buleleng mengikuti secara daring.
Susila Umbara mengatakan, masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat merasakan dampak terutama sektor ekonomi. Saat ini diakui Susila Umbara, belum ada indikator dalam data DTKS bagi warga yang terdampak pandemi. Disisi lain, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berasal dari APBD, datanya berasal dari DTKS.
Melihat fakta yang ada di lapangan, menurut politisi Golkar asal Desa Panji ini, banyak masyarakat baik dari pekerja atau pengusaha yang sebelumnya memang dianggap mampu, namun sekarang akibat situasi pandemi justru mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis.
“Pandemi ini memberikan dampak besar pada masyarakat terutama pada sektor ekonomi. Yang dulunya bekerja banyak di-PHK, begitu juga yang memiliki usaha saat ini macet sehingga tidak ada pemasukan. Ini harus bisa dicarikan solusi, agar bantuan bisa merata,” ujar Susila Umbara.
Menyikapi hal itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa tak menampik, jika selama ini bantuan yang diberikan pemerintah daerah lewat APBD berdasakan data yang tercantum pada DTKS. Suyasa juga berharap, agar data dari DTKS dan data yang ada di lapangan bisa dipadukan.
“Sampai saat ini memang data DTKS dan data di lapangan masih belum sinkron. Mungkin nanti dari DPRD melalui Komisi terkait bisa memberikam usulan tambahan indikator untuk warga lain yang terkena dampak pandemi untuk bisa menerima bantuan,” pungkas Suyasa.
Diharapkan, agar pemerintah bisa memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang terdampak situasi pandemi Covid-19. Selain itu juga diharapkan, agar kedepan bisa dimungkinkan untuk memberikan data-data tambahan terkait dengan indikator-indikator lain pada DTKS agar pemberian bantuan bisa merata menyasar masyarakat. (FAL)
Discussion about this post