Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Buleleng mencapai 95,68 persen, namun demikian tunggakan iuran mencapai Rp 12 miliar lebih hingga Januari 2019 baru terbayar hampir Rp 5 miliar.
Singaraja, Kolektabilitas pembayaran iuran JKN-KIS di Kabupaten Buleleng hingga kahir Januari 2019 mencapai 39,60 persen, hal itu dipengarahi akibat masih adanya total tagihan mencapai Rp. 12.467.543.980,- dan baru terbayar Rp. 4.936.614.323,- meski cakupan peserta JKN-KIS di Kabupaten Buleleng telah mencapai 95,68 persen atau 782.934 dari 818.289 jumlah penduduk di Buleleng.
Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiani, Kamis (28/2/2019) saat Media Gathering di Ranggon Sunset Pantai Penimbangan Singaraja. Dimana menurut data pada BPJS Kesehatan Singaraja menyebutkan dari 4 pembagian target iuran hanya satu target tercapi 100 persen untuk iuran PNS Daerah, sedangkan pada target Badan Usaha (Swasta) mencapai 97,66 persen atau terealisasi Rp 1.460.890.224 dari tagihan sebesar 1.495.885.063,-.
Selain itu, pada iuran bukan penerima upah atau peserta mandiri dari total tagihan mencapai Rp. 3.543.123.091,- terealisasi mencapai Rp. 2.857.741.273,- atau 80,66 persen, sementara pada target Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan Pemkab Buleleng sebesar Rp. 6.810.553.000,- belum ada yang terealisasi.
“Untuk peserta yang didaftarkan pemerintah daerah memang belum masuk pembayarannya, nanti ini masih koordinasi dengan pemda, harusnya memang tanggal 10 di bulan tersebut harusnya sudah wajib kami terima karena ada proses-proses pembayaran yang kami lakukan,” papar Elly Widiani.
Terhadap tunggakan iuran pada target Badan Usaha (Swasta) mencapai 97,66 persen, BPJS Kesehatan Singaraja tetap mengunjungi
“Ada perusahan-perusahan yang masih belum bayar, masih menunggak ada beberapa di buleleng, yang kami kejar kalau perusahaanya tidak bayar artinya dia kita kunjungi tetap tidak mau bayar, artinya kita tinggal lapor ke kejaksaan, jadi kejaksaan ada mekanismenya seperti itu,” ungkap Kepala BPJS Singaraja.
Pada bagian lain juga diungkapkan masih belum ada kesadaran atau kepatuhan pendaftaran badan usaha terhadap pekerjanya untuk mengikuti jaminan kesehatan di Buleleng, bahkan dari data yang ada menyebutkan dari 1.122 badan usaha yang ada, 929 badan usaha telah mendaftarkan para pekerjanya, sehingga masih ada 193 badan usaha yang belum ikut serta dalam program jaminan kesehatan tersebut.
Sementara, terkait dengan kegiatan Media Gathering yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan bersama dengan sejumlah media di Kabupaten Buleleng sebagai wahana untuk sosialisasi program dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan.
“Tempat yang pertama harus kami cari untuk mengetahui bagaimana kondisi ditempat itu, kemudian tempat pertama yang harus kami cari ketika kami ingin menyuarakan sebuah informasi kepada masyarakat, karena setiap kami menyampaikan BPJS ini kurang sosialisasi, karena mau berapa sosialisasi ini nggak akan pernah cukup, makanya kami butuh teman-teman media untuk bisa membantu kami melakukan sonding-sonding informasi kepada peserta,” ucap Elly Widiani.
Media Gathering dengan melibatkan sejumlah media, baik media cetak, elektronik dan online akan terus dilakukan secara berkala oleh BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, sebab selain dapat membagi sejumlah informasi juga dilakukan diskusi untuk meningkatkan pelayanan JKN-KIS di Buleleng serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. (022)
Discussion about this post