Singaraja, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang merupakan hibah dari Kabupaten Badung belum bisa dicairkan atau direalisasikan, sehingga Selasa 17 Desember 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Prebekel se-Kabupaten Buleleng dan Intansi Terkait Laninnya di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, usai pertemuan menyebutkan, terkait realisasi penyaluran BKK dari Pemerintah Kabupaten Badung dinilai masih terdapat kendala dalam pendistribusiannya sesuai masukan dari Prebekel, “Sampai saat ini dana tersebut belum bisa terelaisasi,” ujarnya.
Ngurah Arya mengatakan, atas kondisi itu perlu mendapat ketegasan dari Pemerintah Daerah terkait dengan regulasi yang dipakai pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyalurannya.
“Kami meminta ada ketegasan sehingga bantuan ini dapat segera terelisasi kepada penerima sesuai dengan program-program yang telah diajukan sebelumnya,” sebut Ngurah Arya.
Terhadap kondisi masih belum cairnya dana BKK Badung itu, DPRD Buleleng akan segera mengundang pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta seluruh Prebekel se-kabupaten Buleleng dengan harapan dapat memberikan jawaban sepenuhnya terhadap penyaluran dana Hibah tersebut sehingga dana tersebut dapat segera terealisasi guna menunjang pembangunan di Kabupaten Buleleng. |TIM
Editor : Made Suartha
Discussion about this post